Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPR RI Puan Maharani menolak untuk berspekulasi mengenai desakan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Satryo Soemantri Brodjonegoro, segera dievaluasi setelah terjadi demonstrasi oleh pegawai kementerian yang menuduhnya bersikap arogan.
Puan menyatakan bahwa keputusan untuk mengevaluasi Satryo sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, mengingat ini merupakan hak prerogatif presiden.
Meski demikian, Puan memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan menjalankan tugasnya untuk menyelidiki masalah yang timbul di Kemendikbudristek awal pekan ini.
Iklan
Gulir untuk melanjutkan konten
“Tanggung jawab evaluasi ada di tangan Presiden. Namun, Komisi X DPR juga memiliki peran dalam hal ini,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/1).
Walaupun demikian, Puan meminta agar semua isu yang muncul di lembaga tersebut ditangani dengan cara yang transparan. Dia juga menegaskan bahwa DPR tidak akan sepenuhnya melepaskan tanggung jawab dalam masalah ini.
Menurut Puan, DPR akan terus memantau dan mengikuti perkembangan situasi lewat Komisi X.
“Apapun langkah yang diambil, itu adalah ranah eksekutif, tetapi DPR akan tetap mencermati dan menindaklanjutinya melalui komisi yang relevan,” tambahnya, menegaskan posisinya sebagai Ketua DPP PDIP.
Sementara itu, Komisi X DPR dijadwalkan untuk segera mengadakan rapat dengan Satryo. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek merupakan mitra kerja komisinya.
Mereka telah merencanakan rapat kerja pada tanggal 22 atau 23 Januari mendatang, setelah pembukaan masa sidang DPR.
“Komisi X akan mengundang Kemendikbudristek pada tanggal 22 atau 23 Januari untuk membahas beberapa agenda,” kata Hetifah saat dihubungi, Senin (20/1) malam.
Sebelumnya, Mendikbudristek Satryo Soemantri Brodjonegoro menghadapi protes dari pegawai kementeriannya pada Senin (20/1). Demo tersebut diduga berkaitan dengan pemecatan salah satu pegawai secara sepihak dan tuduhan kekerasan. Namun, Satryo membantah semua tuduhan tersebut.
“Demo itu terkait dengan upaya kami melakukan mutasi besar-besaran setelah kementerian kami dibagi menjadi tiga. Kami memerlukan banyak pegawai dan ingin memperbaiki sesuai dengan amanat presiden untuk lebih hemat dalam anggaran pemerintah,” ungkap Satryo setelah menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin sore, sebagaimana dilaporkan oleh detikJabar.
Dia juga menegaskan bahwa tuduhan kekerasan tersebut tidak benar, “itu tidak ada dan tidak benar sama sekali.”
(thr/tsa)
