Yogyakarta, CNN Indonesia —
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Noor Achmad, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat sepenuhnya didanai oleh pemerintah tanpa perlu mengandalkan dana zakat.
Noor menyebutkan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto yang menegaskan bahwa MBG tidak akan menggunakan dana zakat, meskipun sebelumnya Ketua DPD Sultan B Najamudin sempat mengusulkan hal tersebut.
“Pak Prabowo dan KSP telah menyatakan bahwa dana dari pemerintah sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk program ini,” ungkap Noor di Yogyakarta, DIY, pada Selasa (21/1).
Iklan
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurut Noor, Baznas memiliki program serupa yang disebut Bank Makanan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pendekatan kolaboratif.
Program Bank Makanan merupakan salah satu inisiatif BAZNAS untuk menangani dua masalah besar, yaitu mengurangi limbah makanan dan memberikan akses makanan sehat kepada mereka yang kurang mampu melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
“Kami sudah melaksanakan ini sejak lama. Kami menyediakan paket makanan bergizi secara rutin. Jadi, kegiatan seperti ini bukanlah hal baru bagi kami. Pak Prabowo dan KSP juga telah mengonfirmasi bahwa dukungan dari pemerintah sudah cukup,” jelas Noor.
Prabowo sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia.
Penekanan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program MBG, yang diajukan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
“Ada pengurus zakat yang bertanggung jawab atas hal itu. Namun, pemerintah pusat siap untuk memberikan dukungan. Kami berkomitmen untuk memastikan semua anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang layak pada tahun 2025,” ujar Prabowo saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1).
Prabowo membuka kesempatan bagi pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG. Ia berharap pelaksanaan program ini efisien dan tepat sasaran.
“Kami juga terbuka bagi semua pihak yang ingin berpartisipasi, termasuk gubernur dan bupati. Yang terpenting adalah efisiensi dan memastikan bantuan sampai pada yang membutuhkan tanpa adanya kebocoran,” tambah Ketua Umum Gerindra tersebut.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto juga menegaskan bahwa program MBG tidak akan menggunakan dana zakat. Ia menyatakan bahwa akan sangat memalukan jika program ini, yang merupakan janji kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024, mengandalkan dana zakat.
“Dana zakat tidak seharusnya digunakan untuk program ini. Kami sudah mempersiapkan anggaran dari APBN,” tegas Putranto di Kantor KSP, Jakarta, pada Rabu (15/1).
Putranto menjelaskan bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini, dengan pelaksanaan yang akan dilakukan secara bertahap.
(kum/kid)
