Jakarta, CNN Indonesia —

Rencana penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 kini mengalami penundaan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap penolakan yang muncul dari berbagai pihak.

Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan berbagai stimulus, termasuk bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak akibat kenaikan pajak ini.

“Ya, kemungkinan besar akan diundur, biarkan dulu jalan yang (stimulus). Kira-kira begitulah (menunggu stimulus),” ungkap Luhut saat diwawancarai di Jakarta pada Rabu (27/11), seperti yang dilansir oleh detik.

Luhut menjelaskan bahwa penolakan terhadap PPN 12 persen muncul karena masyarakat belum menyadari bahwa pemerintah sedang menyiapkan stimulus. Proses perhitungan stimulus diperkirakan baru akan selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

“Karena masyarakat belum mengetahui bahwa ada struktur ini (stimulus). Nanti akan dirapatkan terlebih dahulu, kemudian presiden akan mengambil keputusan. PPN 12 persen itu harus ada stimulus bagi mereka yang ekonominya sulit, mungkin akan dihitung dalam dua atau tiga bulan ke depan,” jelas Luhut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPN akan naik menjadi 12 persen dari yang sebelumnya 11 persen. Sektor otomotif, khususnya mobil baru, akan menjadi salah satu yang terkena dampak dari kenaikan PPN ini.

Opsen Pajak Kendaraan

Di samping PPN 12 persen, industri otomotif juga akan menghadapi opsen yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Opsen adalah pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperkirakan bahwa penjualan kendaraan roda empat dan lebih di Indonesia pada tahun 2025 bisa berkurang hingga 500 ribu unit jika PPN 12 persen dan opsen diterapkan.

Untuk informasi, penjualan kendaraan terburuk dalam dekade terakhir terjadi pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19.

“Jika kebijakan tersebut diterapkan, penurunan penjualan pasti akan signifikan. Tahun ini saja, kami sudah merevisi target penjualan dari 1 juta unit menjadi 850 ribu unit. Jika ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi penjualan kami akan merosot hingga 500 ribu unit, sama seperti saat pandemi,” kata Kukuh Kumara, Sekretaris Gaikindo, pada hari Senin (25/11).

Prediksi Gaikindo untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa penjualan mobil hanya akan mencapai 850 ribu unit, setelah direvisi dari target awal 1 juta unit. Catatan tertinggi penjualan mobil dalam negeri terjadi pada tahun 2013 dengan total 1,2 juta unit.

[Gambas:Video CNN]

(rac/mik)

[Gambas:Video CNN]