Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah meminta agar Kementerian Agama mempertimbangkan kembali rencana biaya ongkos haji 2025 yang ditetapkan untuk jemaah haji sebesar Rp 65.372.779,49.

Cucun menilai bahwa kenaikan biaya haji ini disebabkan oleh penurunan nilai manfaat yang diberikan oleh Pemerintah dari 40 persen menjadi 30 persen, dan hal tersebut dapat mengejutkan calon jemaah haji.

“Jika (nilai manfaat) langsung menjadi 70-30 (persen), tentu masyarakat akan terkejut. Namun, penting untuk melakukan sosialisasi kepada publik bahwa ini masih dalam proses pendalaman,” ungkap Cucun ketika dihubungi pada Senin, (30/12).

Cucun mendorong Pemerintah untuk membuat peta yang jelas dalam menyusun nilai manfaat yang akan diberikan kepada jemaah haji.

Dia berharap peta tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci.

“Tahun lalu, pembagian nilai manfaat adalah 60-40, tetapi kini usulan berubah menjadi 70-30. Ini seharusnya menjadi fokus kita di DPR untuk memiliki roadmap,” ujarnya.

“Roadmap yang baik seharusnya tidak membebani, terutama karena saat ini kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih,” tambahnya.

Dengan demikian, Ia berharap Kemenag dapat mendengarkan masukan dari DPR agar usulan ongkos haji untuk calon jemaah dapat dikurangi.

“Agar selisihnya tidak terlalu jauh dari biaya tahun 2024, termasuk akumulasi total pembiayaan yang menurun,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.

Dari total BPIH tersebut, anggaran yang dibebankan kepada jemaah haji adalah Rp 65.372.779,49, yang berarti 70 persen dari keseluruhan BPIH, sementara nilai manfaatnya sebesar Rp 28.016.905,5 atau setara 30 persen.

Dengan demikian, biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah mengalami kenaikan sekitar Rp 9 juta dibandingkan dengan tahun 2024 yang rata-ratanya sebesar Rp 56 juta.

Opsi Turunkan Keuntungan Avtur

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa usulan BPIH untuk Haji 2025 masih dapat diturunkan dari angka Rp 93 juta menjadi Rp 85 juta.

Syafi’i menjelaskan bahwa pihak Kemenag sedang melakukan kajian untuk menurunkan ongkos haji 2025.

“Ini akan menjadi guidance kita dalam membahas penurunan ongkos haji tahun 2025. Masih banyak faktor yang bisa kita pelajari lebih lanjut,” ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

“Jika kita sudah memberi penawaran untuk menurunkan biaya, DPR tinggal menyetujui. Kami juga tidak ingin terlihat tidak enak,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa biaya operasional terkait penyelenggaraan haji yang masih bisa ditekan untuk menurunkan ongkos haji 2025.

Salah satu upaya tersebut adalah efisiensi biaya operasional, terutama dalam sektor transportasi untuk perjalanan jemaah dan petugas haji di tahun mendatang.

Lebih lanjut, Syafi’i menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar langkah tersebut diambil.

“Presiden kita meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk penerbangan haji, yang diharapkan juga dapat mengurangi ongkos haji,” jelasnya.

(mba/gil)

[Gambas:Video CNN]