Suara.com – Ketegangan antara pemerintah junta Myanmar dan pemberontak Tentara Arakan telah memperburuk krisis yang dihadapi oleh komunitas Rohingya.
Dalam dua bulan terakhir, sekitar 60.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh di tengah situasi konflik yang semakin memanas.
Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Md. Touhid Hossain, menyatakan bahwa saat ini, Bangladesh berpegang pada prinsip untuk tidak menerima lebih banyak pengungsi Rohingya ke dalam wilayahnya.
“Namun, kadang-kadang situasi menjadi sangat mendesak sehingga kami tidak memiliki pilihan lain,” ungkapnya pada Minggu (22/12/2024).
Baca Juga: Heboh Delegasi Keluar Saat Prabowo Pidato di KTT D-8, Kemlu: Hal Yang Lumrah
“Dalam kondisi seperti itu, kami terpaksa mengizinkan 60.000 warga Rohingya untuk masuk. Ini bukanlah izin resmi; mereka masuk melalui jalur yang tidak biasa,” tambahnya.
Hossain juga menjelaskan bahwa ia telah berpartisipasi dalam pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari beberapa negara tetangga, seperti Laos, Thailand, India, China, dan Myanmar, untuk membahas isu ini.
Pada pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, di Bangkok pekan lalu, Hossain menegaskan bahwa Bangladesh tidak akan menerima gelombang pengungsi Rohingya baru.
“Namun, kami perlu mencari cara untuk mencegah gelombang tersebut, dengan dukungan dari komunitas internasional,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak melihat adanya kemungkinan Myanmar dapat kembali ke kondisi sebelumnya.
Baca Juga: Deretan Pelanggaran Israel di Lebanon Saat Gencatan Senjata, Rusak Kebun Lemon-Hancurkan Bangunan
Oleh karena itu, mereka meminta Myanmar, yang diwakili oleh penjabat Menlu U Than Swe, untuk segera menyelesaikan masalah internal melalui dialog dengan semua pihak yang terlibat.
Tentara Arakan kini menguasai lebih banyak wilayah di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh.
Namun, Hossain menyatakan bahwa tidak mungkin untuk melakukan pembicaraan formal dengan pihak-pihak yang sekarang menguasai wilayah tersebut di Myanmar.
“Saya sampaikan kepada Than Swe bahwa perbatasan Myanmar saat ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Perbatasan tersebut telah menjadi wilayah kontrol aktor non-negara. Sebagai negara, kita tidak dapat berurusan dengan aktor non-negara. Jadi, pemerintah Myanmar harus mencari solusi untuk masalah perbatasan dan Rohingya,” tegas Hossain.
Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya di Distrik Cox’s Bazar, yang terletak di tenggara negara tersebut.
Sebagian besar pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 akibat tindakan keras militer yang brutal.
Masuknya warga Rohingya juga dipengaruhi oleh praktik korupsi di perbatasan Bangladesh-Myanmar, di mana beberapa individu membantu mereka menyeberang dengan imbalan uang. (Antara).
