Jakarta –

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengeluarkan kritik terhadap pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan penghalangan terkait Harun Masiku. Hasto mengklaim memiliki video yang berisi indikasi pelanggaran dari pejabat publik. MAKI mendesak Hasto untuk menyerahkan video tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika video itu berkaitan dengan dugaan korupsi.

“Saya yakin video-video itu memiliki keterkaitan dengan banyak urusan kekuasaan, sehingga penting bagi KPK untuk mengetahuinya. Itu adalah langkah minimal, dan secara maksimal, video tersebut bisa menjadi bukti dalam penanganan kasus korupsi, baik yang telah terjadi, yang sedang berlangsung, maupun yang akan datang,” ungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan pada Senin (30/12/2024).

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hasto dan PDIP, termasuk Ibu Conie, untuk menyerahkan video dan dokumen terkait lainnya kepada KPK,” tambahnya.

Boyamin menegaskan bahwa jika video ‘borok’ pejabat tersebut diserahkan, maka itu menunjukkan keseriusan dan bukan sekadar gertakan. Selain KPK, Boyamin juga mengusulkan agar video tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Ini adalah sesuatu yang serius, bukan sekadar gertakan. Saya tidak ingin ini hanya menjadi pernyataan kosong yang tidak diindahkan. Saya mendesak agar semua dokumen atau video diserahkan kepada KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dalam lima tahun terakhir, Kejaksaan Agung telah menunjukkan profesionalisme dalam menangani kasus korupsi. Kepolisian juga memiliki peran penting,” ucapnya.

“Jangan melihat situasi saat ini seakan-akan kekuasaan telah berpihak pada satu pihak. Suatu saat, PDIP bisa kembali berkuasa, sehingga penting untuk menyerahkan data kepada penegak hukum, yang nantinya dapat digunakan jika diperlukan. Jika ini benar-benar bukti terkait korupsi, penilaian saya saat ini belum ada, karena baru sekadar gertakan dan belum ada informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Hasto Siap Mengungkap Video ‘Borok’ Pejabat Negara

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, membela Hasto Kristiyanto yang dianggap panik setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Guntur berpendapat bahwa KPK saat ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam istilah Jawa, ini seperti ‘nabok nyilih tangan’, yang artinya menampar menggunakan tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini terpilih di era siapa? Mereka adalah petinggi negara, khususnya penegak hukum, yang diangkat oleh Jokowi,” jelas Guntur, Jumat (27/12).

“Terlebih lagi, jika kita melihat opini publik dan media sosial, terlihat bagaimana Pak Prabowo masih sangat bergantung pada Jokowi,” katanya.

Guntur juga menyebut bahwa Hasto memiliki beberapa video terkait isu tiga periode yang akan dirilisnya.

“Jadi, Jokowi memang menginginkan perpanjangan masa jabatan seperti yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh dekatnya, dan video yang akan dirilis oleh Sekjen menjadi buktinya,” tambah Guntur.

Ia menyebut Hasto juga memiliki video lain yang berpotensi besar, salah satunya berkaitan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Ada video khusus yang mengungkap kriminalisasi terhadap Anies Baswedan beserta buktinya. Ini bisa menjadi skandal besar yang lebih hebat dari kasus Watergate di Amerika. Bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membungkam lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ungkapnya.

“Khusus untuk seorang mantan petinggi, Sekjen selalu mendampingi dan membela dia serta keluarganya selama 23 tahun. Setiap rahasia kecil dan buktinya ada di tangan Sekjen,” pungkasnya.

(dek/idn)