JAKARTA, KOMPAS.com – Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap anggaran daerah yang banyak dialokasikan untuk kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor.
Dia menekankan pentingnya mengarahkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang benar-benar berkontribusi terhadap masyarakat.
“Banyak daerah seharusnya fokus pada kegiatan pencegahan stunting, tetapi kenyataannya, 60 persen dari anggaran justru digunakan untuk kunjungan kerja dan perjalanan dinas yang tidak relevan,” ungkap Arya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Baca juga: Menteri Agama Minta KPK Dampingi Seluruh Pelaksanaan Ibadah Haji 2025
Arya menambahkan bahwa pengelolaan anggaran daerah dapat lebih efektif jika diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dia memberikan contoh bahwa pembangunan sekolah di daerah harus disertai dengan fasilitas dapur yang layak, sesuai dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang ada.
“Jadi, jangan beralasan daerah kekurangan dana jika alokasi anggaran justru digunakan untuk keperluan yang tidak esensial,” tegasnya.
Baca juga: Survei KPK 2024: Kota Bogor Naik Peringkat soal Pencegahan Korupsi
Di akhir pernyataannya, Arya menyampaikan bahwa kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada 6 Februari 2025 akan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah, selama tujuh hari.
“Materi yang akan diberikan selama retreat tersebut, salah satunya adalah tentang upaya pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari KPK,” jelasnya.
Ikuti berita terkini dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Bergabunglah dengan saluran WhatsApp Kompas.com untuk akses berita: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.
