Lembaga Amnesty International baru-baru ini menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pertumbuhan pesat kendaraan listrik di seluruh dunia berisiko mengabaikan hak asasi manusia, terutama terkait masalah rantai pasokan yang tidak diatasi dalam produksi kendaraan tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Autocar, Amnesty International merilis penelitian sepanjang 102 halaman yang mengungkap kegagalan sejumlah produsen mobil dalam menangani risiko yang terkait dengan rantai pasokan mineral. Hal ini berpotensi menyebabkan dampak negatif dari tambang yang menghasilkan kobalt, lithium, nikel, dan tembaga, yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Dalam studi ini, Amnesty International melakukan penilaian terhadap kebijakan uji tuntas hak asasi manusia dari 13 produsen kendaraan listrik. Mereka memberikan kartu skor yang mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria seperti ‘kebijakan hak asasi manusia, proses identifikasi risiko, pemetaan dan pelaporan rantai pasokan, serta mediasi’, dengan penilaian berkisar dari satu (terburuk) hingga 90 (terbaik).

Beberapa produsen telah memberikan tanggapan mereka, namun ada juga yang enggan menjawab pertanyaan mengenai dampak dari produksi baterai kendaraan listrik.

Amnesty International memberikan nilai tertinggi kepada Mercedes-Benz dengan 51 poin. Tesla mengikuti dengan skor 49, dan Stellantis memperoleh 42 poin. Sementara Volkswagen Group, BMW, dan Ford semuanya mendapatkan skor 41 poin.

Di sisi lain, pada spektrum terendah, produsen mobil asal China, BYD, hanya mendapatkan 11 poin, diikuti oleh Mitsubishi dengan 13 poin dan Hyundai yang memperoleh 21 poin, menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penilaian buruk.

Pabrik Baterai Mobil Listrik Foto: Ridwan Arifin/detikcom

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, menyatakan bahwa BYD dan Mitsubishi mendapatkan penilaian terendah dalam laporan tersebut.

“Skor ini merupakan ‘kekecewaan besar,’ dan BYD bahkan kurang transparan mengenai uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasokan baterainya. Hyundai dan Mitsubishi juga tidak memberikan informasi yang mendalam dan diperlukan,” ungkap Agnes.

Amnesty International memberikan kesempatan kepada setiap produsen mobil untuk memberikan tanggapan dan mengeluarkan pernyataan lengkap dalam laporan tersebut, sebagai upaya untuk menciptakan informasi yang seimbang.

Dalam tanggapannya, Hyundai menyatakan bahwa mereka menghargai penilaian yang diberikan oleh Amnesty International dan berkomitmen untuk menjaga rantai pasokan yang berkelanjutan dan etis yang menghormati hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Namun, BYD dan Mitsubishi dilaporkan menolak untuk memberikan pernyataan terkait temuan tersebut.

Sebagai tambahan, Uni Eropa berencana untuk meluncurkan paspor baterai mulai 1 Februari 2027, yang akan menjadi syarat bagi semua baterai kendaraan listrik dengan kapasitas di atas 2 kWh untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan.

(lth/din)