Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi X DPR menekankan bahwa penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu melibatkan aspirasi dari semua pihak. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menginginkan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi pendidikan di tanah air.

“Kami berpendapat penting untuk mendengarkan pandangan publik serta stakeholder. Oleh karena itu, kami akan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pengamat pendidikan untuk mendiskusikan efektivitas sistem zonasi dan keluhan masyarakat,” jelas Hetifah, seperti yang dilansir dari Antara, Jumat (22/11).

Hetifah menjelaskan bahwa sistem PPDB zonasi awalnya diperkenalkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam kualitas sekolah dan untuk menghindari diskriminasi dalam pendidikan. Namun, implementasi sistem ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesiapan fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Dia menekankan bahwa pemerintah dan semua pihak terkait harus mencari solusi alternatif jika sistem zonasi benar-benar dihapus.

“Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka kita perlu alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berdasarkan nilai (PPDB jalur prestasi yang diperkuat) atau memberikan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu (PPDB jalur afirmasi),” tuturnya.

Komisi X DPR, menurut Hetifah, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan. Ia berpendapat bahwa masalah utama yang memicu kritik terhadap sistem zonasi adalah perbedaan kualitas antar-sekolah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa ia telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses yang lebih mudah dalam pendidikan.

“Dalam rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya menegaskan kepada Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, sistem zonasi harus dihapus’,” ujar Gibran saat acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menegaskan pentingnya mengajarkan anak-anak muda tentang coding, programming, dan digital marketing. “Karena saat ini kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain,” tambahnya.

(tim/tsa)

[Gambas:Video CNN]